Buruh Media dan Tantangan Etika dalam Industri Pers

Warta Journalizm - Media massa dikenal sebagai penjaga demokrasi dan suara publik. Tapi, ada ironi besar di balik peran mulia itu—banyak pekerja media sendiri, terutama jurnalis, justru bekerja dalam kondisi yang tidak layak. Isu seperti upah rendah, status kerja yang tidak jelas, hingga tekanan editorial masih jadi masalah umum. Di sinilah pentingnya membahas bagaimana hukum dan etika media seharusnya juga melindungi para buruh media, bukan hanya fokus pada isi pemberitaan.

Hukum Ketenagakerjaan dan UU Pers

Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, setiap pekerja berhak atas upah layak, jaminan sosial, dan perlindungan dari pemecatan sepihak. Di sisi lain, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers menjamin kebebasan pers dan perlindungan terhadap jurnalis. Tapi dalam praktiknya, banyak media tidak menerapkan ini secara penuh, terutama bagi jurnalis lepas yang dibayar per tulisan, tanpa jaminan kesehatan atau kejelasan kontrak. Ini tentu bertentangan dengan hukum.

Etika Media: Bukan Hanya Soal Isi Berita

Kode Etik Jurnalistik bicara soal tanggung jawab sosial dan independensi. Tapi sayangnya, nilai-nilai ini sering berhenti di meja redaksi. Bagaimana mungkin media bicara soal keadilan sosial, jika pekerjanya sendiri diperlakukan tidak adil? Banyak jurnalis bahkan tidak berani mengkritik manajemen atau menulis soal isu buruh karena takut kehilangan pekerjaan.

Dampaknya: Jurnalisme Jadi Lemah

Kalau jurnalis dibayar rendah dan terus diburu target, mereka bisa tergoda bikin berita cepat dan sensasional, bukan mendalam dan berkualitas. Mereka juga lebih rentan ditekan oleh pemilik media atau sponsor. Ini semua mengganggu independensi pers, dan pada akhirnya merugikan publik.

Apa Solusinya? Perubahan harus datang dari berbagai arah. Negara perlu menegakkan hukum ketenagakerjaan di industri media. Organisasi jurnalis seperti AJI juga punya peran penting dalam membela hak pekerja media. Media sendiri juga harus introspeksi: etika bukan hanya soal konten, tapi juga soal bagaimana mereka memperlakukan orang-orang di dalamnya.

Kalau kita ingin pers yang kuat dan independen, maka kesejahteraan buruh media juga harus jadi prioritas. Media yang adil terhadap pekerjanya akan lebih mampu menjalankan fungsi sosialnya secara maksimal. Isu ini bukan cuma soal gaji, tapi soal masa depan jurnalisme itu sendiri.

Oleh: Muhammad Syahrul Anwar dan Primi Rohimi, S.Sos., M.S.I.