Regulasi Ketenagakerjaan, Etika, dan Perlindungan Hukum bagi Buruh Media di Indonesia

Warta Journalizm - Buruh media di Indonesia, yang meliputi jurnalis dan pekerja pendukung lainnya, memainkan peran sentral dalam pengelolaan informasi dan pemeliharaan demokrasi. Meskipun undang-undang terkait ketenagakerjaan telah ada, penerapan perlindungan hukum untuk buruh media masih menghadapi sejumlah tantangan. Media memiliki fungsi yang sangat penting dalam masyarakat demokratis, baik dalam hal penyebaran informasi yang transparan maupun pemeliharaan akuntabilitas sosial dan politik. Jurnalis dan buruh media lainnya menjadi bagian integral dari ekosistem ini, namun dalam praktiknya mereka sering kali berada dalam posisi yang rentan. Meski ada regulasi ketenagakerjaan yang melindungi buruh secara umum, penerapan perlindungannya dalam industri media sering kali menemui hambatan yang cukup signifikan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyediakan dasar hukum bagi perlindungan buruh media di Indonesia. Akan tetapi, dalam praktiknya, banyak pekerja media yang berstatus kontrak atau freelance yang tidak memperoleh jaminan sosial dan hak-hak ketenagakerjaan lainnya secara memadai. Penelitian yang dilakukan oleh Suhartoyo (2019) menyatakan bahwa meskipun undang-undang memberikan perlindungan atas upah, kesejahteraan, jaminan sosial, serta hak untuk membentuk serikat pekerja, implementasi hak-hak ini sering kali tidak dijalankan secara optimal dalam industri media. Pekerja media yang bekerja di perusahaan besar maupun kecil sering kali tidak memperoleh hak-hak tersebut dengan layak.

Etika jurnalisme menjadi landasan penting bagi keberlanjutan industri media yang adil dan kredibel. Dewan Pers di Indonesia, melalui Kode Etik Jurnalistik, menekankan pentingnya independensi, akurasi, serta tanggung jawab sosial dalam pelaksanaan pekerjaan jurnalistik. Namun, kenyataannya, banyak jurnalis yang terpaksa menghadapi godaan untuk menerima suap atau gratifikasi untuk memenuhi tuntutan ekonomi pribadi. Selain itu, relasi kerja yang tidak adil sering kali terjadi di mana jurnalis dipaksa untuk bekerja melebihi jam kerja yang wajar tanpa ada perhitungan waktu kerja yang akurat, bahkan dalam situasi yang memerlukan kerja di luar jam kantor.

Beberapa kasus terkait pelanggaran hak-hak buruh media menjadi contoh nyata dari tantangan yang dihadapi oleh pekerja media di Indonesia. Salah satu kasus yang mencuat adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap wartawan yang terjadi tanpa prosedur yang jelas. Misalnya, kasus yang terjadi pada tahun 2024, di mana Asosiasi Jurnalis Independen (AJI) mencatat bahwa 13 perusahaan media besar di Indonesia terlibat dalam pelanggaran hak-hak buruh media, termasuk pemecatan tanpa prosedur yang jelas, pemotongan gaji, serta pengabaian kewajiban pesangon bagi buruh yang dipecat. Beberapa perusahaan besar yang terlibat antara lain CNN Indonesia, Kompas Media Nusantara, dan MNC Group. Kasus-kasus semacam ini menyoroti perlunya penegakan hukum yang lebih ketat terhadap praktik yang merugikan buruh media.

Meskipun terdapat regulasi ketenagakerjaan dan etika jurnalistik yang dirancang untuk melindungi buruh media, penerapannya masih menemui berbagai kendala, baik dalam aspek hukum maupun etika. Pemerintah dan lembaga terkait harus berperan lebih aktif dalam memastikan bahwa hak-hak buruh media dijaga dan dilindungi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Oleh: Faradila Nur Hasanah dan Primi Rohimi, S.Sos., M.S.I.